JAKARTA Busercrime.info - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan kerja sama dengan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memburu mafia pangan. Nantinya, KPK dan KPPU akan melakukan pertukaran informasi untuk mempermudah penindakan terhadap pelaku kartel.
Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan fokus pihaknya ialah memberantas koruptor di institusi bidang pertanian.
"Karena itu menyangkut kemaslahatan orang banyak. Setelah kami lihat ternyata ada beberapa unsur korupsi di dalamnya," katanya saat ditemui di Gedung KPPU, Jakarta, Selasa (7/6) malam.
Laode mengungkapkan, kerja sama ini perlu dilakukan karena pihaknya melihat banyak celah terjadinya praktik korupsi pada sektor pangan. Beberapa diantaranya ialah dalam penentuan kuota impor sapi atau korupsi dana subsidi pupuk.
"Misalnya komoditas pupuk yang kita tetapkan tersangka dan bansos, di pertanian juga banyak dikorupsi pemda-pemda," kata dia.
Ditemui di tempat yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, adanya indikasi praktik korupsi dalam sektor pangan bisa dicegah dengan memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. Beberapa solusi juga telah disiapkan pihaknya guna mencegah aksi nakal mafia tersebut.
"Solusinya adalah jangka pendek, seperti operasi pasar besar-besaran dengan menggandeng produsen-produsen. Solusi jangka panjangnya adalah toko tani Indonesia, tujuannya memotong rantai pasok. Ini akan buat konsumen untung dan tersenyum, pedagang makmur," pungkasnya.
(Al)
0 komentar:
Posting Komentar